BAB
I
PENDAHULUAN
1.1.
Latar Belakang
Pembangunan suatu negara bukan
hanya tanggung jawab pemerintah saja, setiap insan manusia berperan untuk
mewujudkan kesejahteraan sosial dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Dunia usaha berperan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat dengan
mempertimbangan pula faktor lingkungan hidup. Kini dunia usaha tidak lagi hanya
memperhatikan catatan keuangan perusahaan semata (single bottom line), melainkan sudah meliputi
aspek keuangan, aspek sosial, dan aspek lingkungan biasa disebut triple bottom line. Sinergi dari tiga elemen ini
merupakan kunci dari konsep pembangunan berkelanjutan (sustainable development).
Seiring dengan pesatnya
perkembangan sektor dunia usaha sebagai akibat liberalisasi ekonomi, berbagai
kalangan swasta, organisasi masyarakat, dan dunia pendidikan berupaya
merumuskan dan mempromosikan tanggung jawab sosial sektor usaha dalam
hubungannya dengan masyarakat dan lingkungan.
Namun saat ini – saat
perubahan sedang melanda dunia – kalangan usaha juga tengah dihimpit oleh
berbagai tekanan, mulai dari kepentingan untuk meningkatkan daya saing,
tuntutan untuk menerapkan corporate
governance,
hingga masalah kepentingan stakeholder yang makin meningkat. Oleh
karena itu, dunia usaha perlu mencari pola-pola kemitraan (partnership) dengan seluruh stakeholder agar dapat berperan dalam
pembangunan, sekaligus meningkatkan kinerjanya agar tetap dapat bertahan dan
bahkan berkembang menjadi perusa haan yang mampu bersaing.
Upaya tersebut secara
umum dapat disebut sebagai Corporate Social Responsibility (CSR) atau corporate
citizenship
dan dimaksudkan untuk mendorong dunia usaha lebih etis dalam menjalankan
aktivitasnya agar tidak berpengaruh atau berdampak buruk pada masyarakat dan
lingkungan hidupnya, sehingga pada akhirnya dunia usaha akan dapat bertahan
secara berkelanjutan untuk memperoleh manfaat ekonomi yang menjadi tujuan
dibentuknya dunia usaha.
1.2. Rumusan Masalah
1.
Jelaskan sebuah konsep tentang konsep Corporate Social Responsibility (CSR) pada
perusahaan PT.Freeport Indonesia.?
2. Bagaimana konsep Corporate Social Responsibility (CSR) pada
PT.Pupuk Kaltim ?
3. Bagaimana Program
Penerapan konsep Corporate
Social Responsibility (CSR) Pada
Perusahaan Sony ?
1.3. Tujuan Penulisan
1.
Untuk mengetahui tentang konsep Corporate Social Responsibility (CSR) Pada
PT.Freeport Indonesia
2.
Untuk mengetahui konsep Corporate Social Responsibility (CSR) Pada
PT.Pupuk Kaltim.
3.
Untuk mengetahui konsep Corporate Social Responsibility (CSR) Pada
perusahaan Sony.
BAB II
LANDASAN TEORI
2.1. Pengertian Corporate Social Responsibility (CSR)
Tanggung jawab sosial perusahaan
atau corporate social responsibility (untuk selanjutnya
disebut CSR) mungkin masih kurang popular dikalangan pelaku usaha nasional.
Namun, tidak berlaku bagi pelaku usaha asing. Kegiatan sosial kemasyarakatan
yang dilakukan secara sukarela itu, sudah biasa dilakukan oleh
perusahaan-perusahaan multinasional ratusan tahun lalu.
Berbeda dengan kondisi Indonesia, di
sini kegiatan CSR baru dimulai beberapa tahun belakangan. Tuntutan
masyarakat dan perkembangan demokrasi serta derasnya arus globalisasi dan pasar
bebas, sehingga memunculkan kesadaran dari dunia industri tentang pentingnya
melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Walaupun sudah lama
prinsip-prinsip CSR diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam lingkup
hukum perusahaan. Namun amat disesalkan dari hasil survey yang dilakukan oleh
Suprapto pada tahun 2005 terhadap 375 perusahaan di Jakarta menunjukkan bahwa
166 atau 44,27 % perusahaan menyatakan tidak melakukan kegiatan CSR dan 209
atau 55,75 % perusahaan melakukan kegiatan CSR. Sedangkan bentuk CSR yang
dijalankan meliputi; pertama, kegiatan kekeluargaan (116 perusahaan), kedua,
sumbangan pada lembaga agama (50 perusahaan), ketiga, sumbangan pada yayasan
social (39) perusahaan) keempat, pengembangan komunitas (4 perusahaan). Survei
ini juga mengemukakan bahwa CSR yang dilakukan oleh perusahaan amat tergantung
pada keinginan dari pihak manajemen perusahaan sendiri.
Hasil Program Penilaian Peringkat
Perusahaan (PROPER) 2004-2005 Kementerian Negara Lingkungan Hidup menunjukkan
bahwa dari 466 perusahaan dipantau ada 72 perusahaan mendapat rapor hitam, 150
merah, 221 biru, 23 hijau, dan tidak ada yang berperingkat emas. Dengan begitu
banyaknya perusahaan yang mendapat rapor hitam dan merah, menunjukkan bahwa
mereka tidak menerapkan tanggung jawab lingkungan. Disamping itu dalam
prakteknya tidak semua perusahaan menerapkan CSR. Bagi kebanyakan perusahaan,
CSR dianggap sebagai parasit yang dapat membebani biaya “capital maintenance”.
Kalaupun ada yang melakukan CSR, itupun dilakukan untuk adu gengsi. Jarang ada
CSR yang memberikan kontribusi langsung kepada masyarakat.
Kondisi tersebut makin populer tatkala DPR
mengetuk palu tanda disetujuinya klausul CSR masuk ke dalam UU No. 40 Tahun
2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) dan UU No. 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (UU PM). Pasal 74 UU PT yang menyebutkan bahwa setiap
perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan
dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
Jika tidak dilakukan, maka perseroan tersebut bakal dikenai sanksi sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan.
Aturan lebih tegas sebenarnya juga sudah
ada di UU PM Dalam pasal 15 huruf b disebutkan, setiap penanam modal
berkewajiban melaksankan tanggung jawab sosial perusahaan. Jika tidak, maka
dapat dikenai sanksi mulai dari peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha,
pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal, atau pencabutan
kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal (pasal 34 ayat
(1) UU PM).
Tentu saja kedua ketentuan undang-undang
tersebut membuat fobia sejumlah kalangan terutama pelaku usaha lokal. Apalagi
munculnya Pasal 74 UU PT yang terdiri dari 4 ayat itu sempat mengundnag
polemik. Pro dan kontra terhadap ketentuan tersebut masih tetap berlanjut
sampai sekarang. Kalangan pelaku bisnis yang tergabung dalam Kadin
dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) yang sangat keras menentang kehadiran
dari pasal tersebut. Pertanyaan yang selalu muncul adalah kenapa CSR harus
diatur dan menjadi sebuah kewajiban ? Alasan mereka adalah CSR kegiatan
di luar kewajiban perusahaan yang umum dan sudah ditetapkan dalam
perundang-undangan formal, seperti : ketertiban usaha, pajak atas keuntungan
dan standar lingkungan hidup. Jika diatur sambungnya selain bertentangan dengan
prinsip kerelaan, CSR juga akan memberi beban baru kepada dunia usaha. Apalagi
kalau bukan menggerus keuangan suatu perusahaan.
Pikiran-pikiran yang menyatakan kontra
terhadap pengaturan CSR menjadi sebuah kewajiban, disinyalir dapat menghambat
iklim investasi baik bagi perseroan yang sudah ada maupun yang akan masuk ke
Indonesia. Atas dasar berbagai pro dan kontra itulah tulisan ini diangkat untuk
memberikan urun rembug terhadap pemahaman CSR dalam perspektif kewajiban hukum.
BAB III
PEMBAHASAN
3.1 PT. Freeport Indonesia
PT.FREEPORT Indonesia
(PTFI) adalah sebuah perusahaan pertambangan yang mayoritas
sahamnya dimiliki Freeport Mc MoRan Copper &Gold Inc. PT. Freeport
Indonesia merupakan penghasil terbesar konstrat tembaga dari bijih mineral yang juga mengandung emas dalam
jumlah yang berarti.
Awal berdirinya PT.FREEPORT Indonesia (PTFI) bermula
saat seorang manajer eksplorasi Freeport
Minerals Company: Forbes Wilson, melakukan ekspedisi pada tahun 1960 ke Papua setelah membaca
sebuah laporan tentang ditemukannya Ertsberg (Gunung
Bijih), sebuah cadangan mineral, oleh seoranggeolog Belanda; Jean Jacques Dozy,
pada tahun 1936. setelah ditandanganinya kontrak karya pertama
dengan Pemerintah Indonesia bulan April 1967, Konstruks iskala besar dimulai bulan Mei 1972. Setelah para
geolog menemukan cadangan kelas dunia Grasberg pada tahun 1988, operasi PTFI menjadi salah
satu proyek tambang tembaga/emas terbesar di
dunia. Di akhir tahun 1991, Kontrak Karya kedua ditandangani dan PTFI
diberikan hak oleh Pemerintah Indonesia untuk meneruskan operasinya selama
30 tahun
PTFI merupakan salah salah satu pembayar pajak
terbesar bagi Negara Indonesia. Sejak tahun 1992
sampai 2005, manfaat langsung dari operasi perusahaan terhadap Indonesia dalam bentuk dividen,
royalti dan pajak mencapai sekitar 3,9 milliar dolar AS.
Selain itu PTFI juga telah memberikan manfaat tidak langsung dalam bentuk upah, gaji dan tunjangan,
reinvestasi dalam neger,pembelian barang dan jasa, serta pembangunan daerah dan donasi. Dalam
tahun2005 PTFI telah menghasilkan dan menjual konsentrat yang mengandung
1,7 miliar pon tembaga gan 3,4 juta ons emas.
PTFI (PT.FREEPORT) Company memiliki visi untuk menjadi
tambang terbaik di dunia yang berlokasi
di ketinggian dan lingkungan bercurah hujan tinggi. Kepemilikan sahamnya
adalah Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc (AS) sebesar 81,28%,
Pemerintah Indonesia sebesar 9,36% dan PT. Indocoppor Investama sebesar
9,36%.
Pelaksanaan Corporate
Social Responsibility (CSR)
PT.FREEPORT memiliki komitmen untuk mengelola dan
meminimalisasi dampak dari kegiatan operasionalnya terhadap lingkungan dan
untuk mereklamasi serta menghijaukan kembali lahan yang terkena dampak.
Melalui kebijakan lingkungan, PT.FREEPORT berkomitmen untuk melaksanakan
pengelolaan dan praktik-prkatik lingkungan yang baik, menyediakan sumber
daya yang cukup layak guna memenuhi tanggung jawab tersebut dan melakukan
perbaikan berkesinambungan terhadap kinerja lingkungan pada setiap lokasi kegiatan. PT.FREEPORT
juga memiliki komitmen kuat untuk mendukung penelitian ilmilah guna
memahami lingkungan di sekitar tempat PT.FREEPORT beroperasi, serta
melakukan pemantauan yang komprehensif untuk menentukan efektivitas dari praktik-praktik pengelolaan.
Selain itu, PT.FREEPORT juga bekerja dengan instansi
pemerintah, masyarakat setempat, maupun lembaga swadaya masyarakt yang
bertanggung jawab, untuk meningkatkan kinerja lingkungan. Dalam hal ini
PT.FREEPORT menganut prinsip-prinsip kerangka kerja pembangunan
berkelanjutan dari dewan internasional tentang pertambangan dan logam
Sustainable Development Framework of the international Council ini Mining and
Metals (ICMM), dimana PT.FREEPORT termasuk anggotanya:
1. Pelaksanaan Audit Lingkungan
Audit lingkungan yang
dilakukan PT.FREEPORT menghasilkan informasi bagi para manajer tentang
kinerja lingkungan saat ini serta membantu mengindentifikasi
peluang-peluanga perbaikan.
2. Program Pengelolaan Trailing Pengendapan Dimodifikasi)
yaitu sebuah sistem
yang direkayasa dan dikelola bagi pengendapan dan pengendalian tailing.
Pengambilan sampel secara luas terhadap mutu air dalam pengelolaan
tailingmenunjukkan bahwa air pada sungai yang mengangkut tailing dari
pabrik pengolahan PT.FREEPORT di daerah dataran tinggi menuju
daerah pengendapatnd I dataran rendah telah memenuhi baku mutu air bersih
untuk logam terlarut sesuai peraturan Pemerintah Indonesia maupun
USEPA(Lembaga Perlindungan Lingkungan AS).
3. Reklamasi dan Penhijauan kembali
a. Daerah
dataran tinggi
Para ilmuwan
internasional dan staff PT.FREEPORT telah mengkaji tekologi dari ekosistem alpin di wilayah kerja
PT.FREEPORT, serta mengembangkan cara-cara handal untuk menghasilkan bibit
jenis tanaman asli. Kajian-kajian yang pernah dilakukan hingga saat ini
mencakup etnobotani, keanekaragaman hayati pada ekosistem su-alpin dan
alpin, pemanfaatan jenis-jenis asli tanaman lumut dan bakteri untuk
strategi reklamasi perintisdan budi daya jaringan untuk pengembangan jenis
tanaman alpin asli.hingga akhir 2005, lebih dari 10 hektar tanah terganggu
pada tambang di daerah dataran tinggi yang berhasil dihijaujan kembali
dalam rangka memenuhi komitmen PT.FREEPORT kepada pemerintah Indonesia.
b. Dataran rendah
Tujuan dari program
reklamasi dan penghijauan kembali PT.FREEPORT di daerah dataran rendah
adalah untuk mengubah endapan tailing pada daerah pengendapan menjadi
lahan pertanian atau dimanfaatkan sebagai lahan produktif lainnya, atau
menumbuhkannya kembali dengan tanaman asli setelah kegiatan tambang
berakhir.
4. Pengelolaan Overburden dan air asam tambang.
PT.Freeport menangani overburden
melalui sebuah rencana pengelolaan overburden komprehensif yang telah disetujui
oleh Pemerintah Indonesia. PT.Freeport melakukan pengelolaan
dan pemantauan terhadap air asam tambang yang dihasilkan oleh kegiatannya.
Sesuai rencan pengelolaan overburden yang telah disetujui oleh pemerintah,
PT.Freeport menempatkan
overburden pada daerah-daerah terkelola di sekitar tambang terbuka Grasberg.
5. Pengelolaan dan daur ulang limbah.
Program-program
pengelolaan lingkungan PT.FREEPORT mencakup seluruh aspek kegiatannya
bukan saja yang berhubungan dengan pertambangan. Program-program
minimilasasi limbah yang dilaksanakan mencakup pengurangan dan penukaran
dengan produk-produk ramah lingkungan. Bahan yang dapat didaur ulang
seperti aluminium, besi tua, dan baterai bekas didaur ulang sesuai
ketentuan pemerintah Indonesia. Mutu limbah cair dari seluruh instalasi
pengolahan limbah cair dipantau secara berkala untuk parameter pH (kadar alkali),
BOD (Biological Oxygen Demand), TSS (Total Suspended Solids/total padatan
tersuspensi) serta minyak dan lemak sesuai baku mutu.
Dalam program Corporate
Social Responsibility (CSR) yang dilakukan oleh
PT.FREEPORT, USAID
dan keuskupan Timika maka didapatkan sebuah model yang akan mengembangkan
nelayan kepada kehidupan yang maju. Kendala nelayan terberat adalah jika
tidak ada pabrik es, tempat pelelangan ikan yang memadai termasuk
pelabuhan perikanan, sarana penyediaan bahan bakar minyak (BBM) dan cold
storage. Bersama vibizconsulting dibangun sebuah model Corporate Social Responsibility (CSR) yang belum pernah
diterapkan sebelumnya. Nelayan akan mampu bersaing karena pengembangan
sumberdaya manusia menjadi titiktolak berdirinya masyrakat nelayan yang
tangguh. www.vibislearning.com
3.1.1. Kontroversi Dan Penanganan
Berdasarkan aktivitas
Corporate Social Responsibility (CSR) yang
dilakukan perusahaan, sebetulnya sudah ada usaha perusahaan untuk
memperhatikan stakeholdernya namun masih terdengar beberapa peristiwa yang
terkait dengan pertentangan masyarakat dengan perusahaan. Seperti tanggal
21 Februari 2006 terjadi pengusiran terhadap penduduk setempat yang
melakukan pendulangan emas dari sisa-sisa limbah produksi PT.FREEPORT di
Kali Kabur Wanamon. Pengusiran dilakukan oleh aparat gabungan kepolisian
dan satpam PT.FREEPORT. Akibat pengusiran ini terjadi bentrokan dan
penembakan. Penduduk sekitar yang mengetahui kejadian itu kemudian
menduduki dan menutup jalan utama PT.FREEPORT di RidgeCamp, di Mile 72-74,
selama beberapa hari, yang merupakan jalan utama (akses satu-satunya) ke
lokasi pengolahan dan penambangan Grasberg. Setelah itu banyak demo-demo
dilakukan oleh masyarakat Papua untuk menutup Freeport.
Berdasarkan aktivitas Corporate Social Responsibility (CSR) yang dilakukan
perusahaan, sebetulnya sudah ada usaha perusahaan untuk memperhatikan
stakeholdernya namun masih terdengar beberapa peristiwa yang terkait
dengan pertentangan masyarakat dengan perusahaan. Seperti tanggal 21
Februari 2006 terjadi pengusiran terhadap penduduk setempat yang melakukan
pendulangan emas dari sisa-sisa limbah produksi PT.FREEPORT di Kali Kabur
Wanamon. Pengusiran dilakukan olehaparat gabungan kepolisian dan satpam
PT.FREEPORT. Akibat pengusiran ini terjadi bentrokan dan penembakan.
Penduduk sekitar yang mengetahui kejadian itu kemudian menduduki dan
menutup jalan utama PT.FREEPORT di Ridge
Pada 17 Maret 2006, tiga warga Abepura, Papua, terluka
akibat terkena peluru pantulan setelah beberapa anggota brimob menembakkan
senjatan ke udara di depan Kodim Abupura, beberapa wartawan televisi yang
meliput dianiaya dandirusak alat kerjanya oleh brimob. Tanggal 22 Maret 2006,
lereng gunung di kawasan pertambangan terbuka PT.FREEPORT Indonesia di
Grasberg, longsor dan menimbun sejumlah pekerja 3 orang meninggal dan
puluhan lainnya cedera. Pada 23 Maret 2006 Kementrian Lingkungan Hidup mempublikasikan
temuanpemantauan dan penataan kualitas lingkungan di wilayah
penambanganPT.FREEPORT Indonesia. Hasilnya Freeport dinilai tak memenuhi batas
air limbah dan telah mencemarkan air laut dan biota laut. Tanggal 18 April
2007 sekitar 9.000 karyawan Freeport mogok kerja untuk menuntut
perbaikan kesejahteraan. Perundingan akhirnya diselesaikan paa 21 April
setelah tercapai kesepakatan yang termasuk mengenai keniaikan gaji
terendah. www.Wikipedia.com
Dari uraian di atas menunjukkan bahwa aktivitas Corporate Social Responsibility (CSR) yang dilakukan oleh perusahaan belum sepenuhnya mengena pada sasaran.
Artinya perusahaan belumbenar-benar memperhatikan kepentingan stakeholder
seperti masyarakat Papua,belum memperhatikan keseimbangan lingkungan
sekitarnya, dan terkesan hanyamenjadikan pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) untuk
kepentingan kegiatan perusahaan, terutamadalam menarik simpati pemerintah dan
PBB. Dan dari uraian tersebut dapatdiindikasikan bahwa perusahaan hanya
menyenangkan stakeholder dengan meningkatkan laba perusahaan dari tahun ke tahun.
Disisi lain pemerintah kurang menjalankan pengawasan
terhadap PT.FREEPORT dengan baik, sehingga fungsi kontrol dari pemerintahan
menjadi kurang berfungsi. Salah satu penyebabnya adalah masih adanya kolosi
yang dilakukan dengan pejabat dan instansi keamanan. Disamping itu
kepemilikansaham oleh pemerintah Indonesia yang sangat kecil yaitu sebesar
9,36%menjadikan pemerintah tidak memegang kendali dalam pembuatan keputusan
perusahaan.
Akibat dari tidak adanya kendali dari pemerintah
menjadikan masyarakat sekitarnya tidak dapat menikmati kekayaan alam yang
seharusnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarat diwilayah tersebut. Selain
itu perusahaanjuga terkesan tidak benar-benar memperbaiki lingkungan tambang
untuk ditanamisesuai dengan kemauan pemerintah.
Menghadapi hal tersebut, maka penggunaan regulator
bagi pelaksanaan Corporate
Social
Responsibility (CSR) disuatu
perusahaan harus ditingkatkan, sebagai upaya menjaga keseimbangan
kepentingan antara sharholder dengan stakeholder. Walaupun pemerintah telah
mengupayakan beberapa undang-undang untuk pelaksanaan pertambangan dan
lingkungan hidup, seperti:
.1.
Undang-Undang Tentang
Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan No. 11 Tahun 1967 Tanggal 2 Desember 1967.
.2.
Undang-Undang No. 23
Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU-PLH)
.3.
Undang-Undang No. 40
Tahun 2007 tentang perseroan terbatas.
.4.
Peraturan Menteri
Negara Lingkungan Hidup Nomor 23 tahun 2008 tentangPedoman teknis pencegahan
dan atau kerusakan lingkungan hidup akibatpertambangan emas masyarakat.
3.2 PT.Pupuk Kaltim
Pada tahun 1977, sebuah proyek pupuk lepas pantai
dimulai di atas dua buah kapal milik Pertamina, produsen minyak Indonesia yang
terbesar, yang kemudian menjadi awal dari berdirinya PT. Pupuk Kalimantan
Timur. Kesuksesan proyek tersebut akhirnya mengawali berdirinya sebuah pabrik
seluas 493 ha (hektar) yang tadinya
merupakan area hutan yang sangat padat di lereng perbukitan hutan Kalimantan
Timur. Tepatnya pada tanggal 7 Desember 1977, PT. Pupuk Kalimantan Timur Tbk
(Pupuk Kaltim) resmi berdiri. Bahan
baku utama bagi pabrik di
Bontang ini adalah gas alam yang disalurkan melalui pipa dari Muara
Badak, sekitar 60 km dari
lokasi pabrik.
Pada awalnya proyek Pupuk Kaltim dikelola oleh Pertamina dengan fasilitas pabrik pupuk terapung atau pabrik di
atas kapal. Karena beberapa pertimbangan teknis maka sesuai Keppres No.43 tahun 1975 lokasi proyek dialihkan ke darat,
dan melalui Keppres 39 tahun 1976 pengelolaannya diserahkan dari Pertamina ke Departemen
Perindustrian.
Tahun 1979 pembangunan pabrik Kaltim-1 mulai
dilaksanakan dan masa operasi komersial pertama kali dimulai pada tahun 1987.
Pabrik Kaltim-2 mulai dibangun pada awal tahun 1982 dan diselesaikan 3 bulan
lebih cepat dari jadwal yang ditetapkan serta berhasil mencapai masa operasi
komersial lebih cepat dari Kaltim-1, yaitu pada tahun 1984. Pabrik Kaltim-1 dan
pabrik Kaltim-2 diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 28
Oktober 1984.
Pabrik Kaltim-3 dibangun tahun 1986 dan diresmikan
pada tanggal 4 April 1989. Selain itu dibangun pula unit pembuatan urea formaldehyde
(UFC-85) dengan kapasitas 13.000 ton per tahun yang bertujuan untuk
meningkatkan kualitas pupuk urea yang dihasilkan.
Era 1990an-sekarang, Pada tanggal 20
November 1996 dibangun pabrik urea unit IV (POPKA) yang bertujuan
untuk meningkatkan nilai tambah bagi Amoniak sisa (Ammonia excess) dan gas CO2 yang terbuang ke atmosfer guna menghasilkan produk urea granul. Pabrik dengan proyeksi kapasitas produksi 570.000
ton per tahun ini selesai pada tanggal 12 April 1999. Nilai investasi pembangunan pabrik POPKA sebesar USD
44 juta dan Rp 139 miliar.
Pabrik Kaltim-4 mulai dibangun pada tahun 1999 dengan
proyeksi kapasitas 570.000 ton urea granul dan 330.000 ton amoniak per tahun.
Pembangunan pabrik urea berhasil diselesaikan pada pertengahan tahun 2002,
sedangkan pabrik amoniak diselesaikan pada awal tahun 2003. Pada tahun 2007,
Pupuk Kaltim membuat pabrik NPK fuse blending di Bontang untuk
memproduksi NPK dengan fosfatnya mengimpor dari Maroko.
Pabrik Kaltim 5 yang rencananya berkapasitas 1,2 juta
ton urea per tahun ini akan segera direalisasikan oleh PKT. Pabrik Kaltim-5 itu
akan menggantikan eksistensi pabrik unit pabrik Kaltim-1 yang kemungkinan akan
ditutup karena sudah tua dan kurang efisien. Untuk mendukung operasional
Kaltim-5, Pupuk Kaltim juga akan membangun pabrik amoniak berkapasitas sekitar
600.000 ton per tahun.[1]
Saat ini Pupuk Kaltim memiliki lima buah pabrik pupuk
Urea dengan kapasitas total sebanyak 2,98 juta ton urea per tahun serta empat
buah pabrik Amoniak dengan kapasitas total sebanyak 1,85 juta ton Amoniak per
tahun. Sementara produksi pupuk NPK adalah sebanyak 350.000 ton per tahun
dengan pabriknya ada di tiga kota, yaitu: Bontang, Semarang, dan Surabaya.
Visi
"Menjadi Perusahaan
agro-kimia yang memiliki reputasi prima di kawasan Asia."
Misi
1 Menyediakan produk-produk pupuk, kimia,
agro dan jasa pelayanan pabrik serta perdagangan yang berdaya saing tinggi;
2 Memaksimalkan nilai perusahaan melalui
pengembangan sumber daya manusia dan menerapkan teknologi mutakhir;
3 Menunjang Program Ketahanan Pangan Nasional
dengan penyediaan pupuk secara tepat;
4 Memberikan manfaat bagi Pemegang Saham,
karyawan dan masyarakat serta peduli pada lingkungan
Nilai & Budaya Perusahaan
1. Untuk mencapai Visi dan Misi, Perusahaan membangun Budaya Perusahaan
yang secara terus-menerus disosialisasikan kepada pegawai. Budaya kerja
tersebut meliputi:
·
Unggul
Insan Pupuk Kaltim selalu berusaha mencapai keunggulan dalam berbagai
aspek kinerja perusahaan dengan menegakkan nilai-nilai: Profesional, Tangguh, dan Visioner
·
Integritas
Insan Pupuk Kaltim harus dapat dipercaya, sehingga selalu bersifat
terbuka dan menjunjung nilai-nilai: Jujur,
Adil, Bertanggung Jawab, dan Disiplin
·
Kebersamaan
Insan Pupuk Kaltim merupakan satu kesatuan tim kerja untuk mencapai
tujuan perusahaan dengan mengutamakan nilai-nilai: Sinergi dan Bersatu
·
Kepuasan Pelanggan
Insan Pupuk Kaltim selalu berorientasi pada kepuasan pelanggan dengan
memperhatikan nilai-nilai: Perhatian,
Komitmen dan Mutu
·
Tanggap
Insan Pupuk Kaltim dalam mengantisipasi perubahan dinamika usaha selalu
memperhatikan nilai-nilai: Inisiatif,
Cepat dan Peduli Lingkungan
3.2.1.
Pemberdayaan Ekonomi
Pupuk Kaltim menaruh perhatian besar terhadap
peningkatan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi masyarakat dengan menjalankan
program-program untuk membantu pengusaha kecil dan menengah. Program dibidang
pemberdayaan ekonomi masyarakat dijalankan melalui Program Kemitraan.
Pemberian bantuan pinjaman modal dengan bunga ringan bagi pengusaha
kecil dan menengah, dan juga bantuan dalam bentuk hibah berupa pelatihan-pelatihan,
bimbingan teknis, bantuan alat produksi dan bantuan untuk mempromosikan dan
memasarkan produk mitra binaan.
Pada tahun 2012 pengusaha kecil yang telah menjadi mitra binaan Pupuk
Kaltim adalah sebanyak 1.032 orang sehingga secara keseluruhan total Mitra
Binaan yang sudah dibina oleh Pupuk Kaltim hingga akhir tahun 2012 adalah
25.508 orang yang berasal dari Bontang dan juga seluruh wilayah Pulau
Kalimantan (Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan
Kalimantan Barat).
Rangkaian program untuk membina masyarakat
pesisir, khususnya nelayan dan keluarganya, di Bontang dan Kalimantan Timur.
Bentuk pembinaan adalah pemberian pinjaman modal usaha, bantuan fasilitas
pendidikan untuk masyarakat pesisir, bimbingan teknis, pemberian alat bantu
seperti lampu celup bawah air, mesin perahu, dan lain-lain.
3.2.2.
Pemberdayaan Sosial dan Budaya
Bantuan dalam bentuk hibah dengan tujuan meningkatkan taraf hidup
masyarakat. Program Bina Lingkungan diwujudkan dalam bentuk kontribusi dibidang
kesehatan, pendidikan, bantuan bencana alam, fasilitas umum, fasilitas
peribadatan dan pelestarian lingkungan.
- Pupuk
Kaltim Peduli Pendidikan
Program ini memberi kesempatan kepada siswa SMA/sederajat di Bontang dan
Kaltim untuk mendapatkan beasiswa penuh dan melanjutkan pendidikannya di
perguruan tinggi ternama di Indonesia, seperti UGM, ITB, Unair, IPB, UI dan
lain-lain. Seluruh biaya pendidikan dan biaya hidup ditanggung oleh perusahaan
mulai dari awal hingga lulus. Hingga 2012, program ini telah diikuti oleh 86
siswa/siswi dari Bontang dan Kaltim.
Program Bina Wilayah lebih banyak memberikan bantuan dalam bentuk
pembinaan yang merupakan salah satu strategi perusahaan dalam memberdayakan
masyarakat (Pola Stewardship), kegiatan seperti magang bagi tenaga pengaman,
pelatihan welder untuk masyarakat dan pelatihan menyelam bagi nelayan di
Bontang merupakan salah satu upaya perusahaan untuk mengembangkan tingkat
kompetensi SDM sekitar khususnya kota Bontang.
- Program
Pembinaan Olahraga dan Seni Budaya
Melalui dana Pembinaan Wilayah Pupuk Kaltim juga melakukan pembinaan
kegiatan di bidang olahraga dan seni budaya. Pembinaan seperti olahraga Tenis
Meja (Persatuan Tenis Meja Mandau) dan diklat Sepakbola Mandau untuk pendidikan
pesepakbola muda. Sedangkan pembinaan di bidang seni budaya setiap tahunnya
Pupuk Kaltim membina Marching Band PKT (MB-PKT) Bontang, peserta dari Marching
Band Pupuk Kaltim adalah anak-anak muda yang berada di sekitar perusahaan,
melalui pelatihan dan pengembangan potensi musik Marching Band Pupuk Kaltim
telah meraih gelar juara nasional Grand Prix Marching Band sebanyak 10 kali.
3.2.3.
Master Plan CSR (Corporate
Social Responsibility) Pupuk Kaltim
Pupuk Kaltim sudah mempunyai Master Plan CSR (Corporate Social Responsibility)
yang didalamnya memuat strategi dan acuan dalam rangka mencapai Visi dan misi
CSR Pupuk Kaltim. Berikut penjabaran mengenai Visi dan misi CSR Pupuk Kaltim :
Visi CSR PKT
1. Terwujudnya harmoni perusahaan dan masyarakat menuju peningkatan
kesejahteraan dan kemandirian yang berkelanjutan
Misi CSR PKT
1.
Mewujudkan keserasian lingkungan hidup secara berkelanjutan.
2.
Memberdayakan potensi sumberdaya menuju peningkatan kualitas hidup dan
kemandirian masyarakat.
3.
Meningkatkan citra positif perusahaan di kalangan stakeholders.
4.
Membangun sinergi perusahaan dengan stakeholders untuk keberlanjutan
operasional perusahaan.
Enam Pilar
Program CSR Pupuk Kaltim
1.
Pembangunan Kapital Manusia
Perusahaan berkomitmen untukmenciptakan
Sumber Daya Manusia (SDM) yang andal baik di internal dan eksternal serta
memberdayakan masyarakat melalui Community Development.
2.
Penguatan Ekonomi.
Perusahaan berkomitmen untuk memberdayakan
potensi sumberdaya lokal dalam rangka membangun perekonomian masyarakat
sekitar.
3.
Pengembangan Sinergi & Kemitraan
Perusahaan berkomitmen mensinergikan
sumberdaya perusahaan, masyarakat dan pemerintah untuk menciptakan harmonisasi.
4.
Penguatan Tata Kelola Organisasi
Dalam menjalankan bisnisnya, perusahaan
berkomitmen menjalankan tata kelola bisnis dengan baik.
5.
Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan
Perusahaan berupaya keras menjaga kelestarian
lingkungan.
6.
Peningkatan Komunikasi Publik
Perusahaan berupaya untuk meningkatkan sikap
positif guna membangun citra positif publik.
3.2.4.
Analisis Penerapan Corporate
Social Responsibility (CSR)
Sesuai dengan misi
perusahaan, yaitu Peduli Pada Masyarakat Lingkungan, sejak awal berdirinya
Pupuk Kaltim telah dengan konsisten menjalankan pembinaan kepada masyarakat dan
disertai kontribusi-kontribusi lainnya. Kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) Pupuk Kaltim secara garis
besar dapat dibagi dua, yaitu kegiatan Bina Wilayah dan Program Kemitraan dan
Bina Lingkungan (PKBL). Untuk Bina Wilayah, dananya berasal dari dana
operasional perusahaan dan didasari rasa tanggung jawab moral dimana perusahaan
harus dapat memberi nilai tambah bagi masyarakat di sekitarnya. Kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) ini terutama
difokuskan pada bidang pendidikan dan pembinaan SDM. Di antaranya seperti
pembagian Buku Ajar kepada SD-SD di Bontang, pemberian bantuan peralatan
sekolah, maupun berbagai bentuk pembinaan termasuk Pengenalan Pabrik dan
Sosialisasi Bahaya Industri untuk siswa sekolah yang disertai kegiatan plant
tour atau pengenalan pabrik PKT.
Bentuk kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) lainnya juga cukup
berhasil dan dapat membawa nama harum Kota Bontang di tanah air. Di antaranya
adalah PS Bontang-PKT yang berprestasi cukup baik di Liga Sepakbola Indonesia
serta Marching Band Bontang-PKT (MB PKT) yang tahun 2007 ini kembali meraih
Juara Umum Grand Prix Marching Band tingkat nasional. Gelar ini adalah untuk
yang ke-8 kalinya diraih putra-putri Bontang. Anggota MB-PKT sendiri terdiri
dari putri-putri warga Bontang yang mayoritas justru tidak berasal dari lingkungan
Pupuk Kaltim, melainkan masyarakat di sekitar perusahaan. Kegiatan ini juga
sekaligus sebagai bentuk pembinaan terhadap generasi muda untuk membentuk
mental dan disiplin yang kuat yang dapat diterapkan dalam kehidupan
sehari-hari.
Di bidang penanganan dhuafa (fakir-miskin), Pupuk
Kaltim salah satunya juga memfasilitasi dan mendukung adanya Baitul Maal
Baiturrahman, yang tiap tahunnya dapat mengumpulkan Zakat, Infak, dan Sedekah
(ZIS) dari karyawan Pupuk Kaltim sekurang-kurangnya Rp 2,5 M per tahun.
Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) juga
terus dengan konsisten dijalankan untuk membantu pengembangan masyarakat, baik
secara ekonomi maupun pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan
masyarakat. Program Kemitraan adalah bantuan pinjaman modal usaha dengan bunga
ringan untuk pengusaha kecil dan koperasi. Dana bergulir yang sudah disalurkan
pada tahun 2007 ini (hingga Bulan November) mencapai Rp 19,03 milyar dalam
bentuk pinjaman dan hibah. Dana hibah adalah pembinaan dalam bentuk pelatihan
teknik produksi, manajemen dan pemasaran serta bantuan sarana produksi. Dari
angka tersebut, Rp 12,7 milyar di antaranya disalurkan untuk mitra binaan di
Bontang. Total mitra binaan PKT sendiri saat ini berjumlah sekitar 20.290 mitra
binaan dengan total dana bergulir yang sudah disalurkan sejak tahun 1989
mencapai Rp. 247,08 milyar. Sedangkan kegiatan Bina Lingkungan meliputi
bidang-bidang seperti bantuan bencana alam, sarana pendidikan, kesehatan,
sarana peribadatan, sarana umum dan pelestarian lingkungan. Bentuk bantuan yang
diberikan seperti misalnya pembangunan jalan, masjid, gereja, alat kesehatan
dan lain sebagainya. Total penyaluran dana Bina Lingkungan tahun 2007 mencapai
Rp 3,5 milyar. Berbeda dengan kegiatan Corporate
Social
Responsibility (CSR) dan
Bina Wilayah, PKBL ini dananya berasal dari 2% keuntungan perusahaan. Dimana
nilainya maupun aturan pelaksanaannya sudah ditetapkan oleh pemerintah. Pupuk
Kaltim melalui dukungan para stakeholder telah bertekad untuk terus
mengembangkan diri dan tumbuh secara berkesinambungan.
Keberadaan perusahaan diharapkan dapat terus memberi
manfaat bagi masyarakat maupun lingkungan di sekitarnya. Kegiatan bisnis pun
terus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dengan tetap memperhatikan
aspek-aspek kelestarian lingkungan, keselamatan, maupun penerapan prinsip GCG
dalam segala elemen perusahaan. Tanpa dukungan masyarakat, Pupuk Kaltim tidak
mungkin dapat mencapai prestasinya selama ini. Terima kasih atas segala
dukungan dan kerjasamanya. Semoga kita semua dapat terus berkarya terbaik,
mempersembahkan bakti untuk negeri.
3.3 Penerapan Program Corporate Social corporate (CSR) Pada
Perusahaan Sony.
Sony
Corporation, partner resmi FIFA mengumumkan bahwa Sony akan mempercepat langkah
strategis yang memanfaatkan kekuatan semua perusahaan Sony Group serta
kemitraannya dengan FIFA (Fédération Internationale de Football Association),
(6/6/2014).
Guna menyambut FIFA World Cup 2014 Brazil
("turnamen") yang akan dimulai pada 12 Juni 2014 (waktu lokal), Sony
memfokuskan pada area salah satunya pada penerapan Program Corporate Social Reponsibility (CSR)
1. Corporate
social Responsibility (CSR)
Sebagai bagian dari pertanggungjawaban sosial
perusahaan, Sony sebagai perusahaan global, turut serta dalam berbagai usaha
untuk mendukung anak-anak di seluruh dunia serta membantu pembentukan komunitas
yang lebih baik. Melalui turnamen ini, Sony melanjutkan usaha ini dengan inisiatif
berikut:
·
Program
"Dream Goal 2014":
Sony mengimplementasikan dua proyek di atas
berkolaborasi dengan FIFA dan streetfootballworld untuk memberikan manfaat ke
total 12 negara di Pusat dan Amerika Selatan, termasuk tuan rumah Brazil,
bersama Afrika, dan negara dan regional lain.
·
"Street
Football Stadium":
Proyek ini akan memberikan stadion mobile dan
pelatihan edukasi yang bertujuan untuk membangun kepemimpinan dan kemampuan
berdialog melalui sepak bola, untuk lebih dari 14.000 anak-anak. Pelatihan akan
dimulai dijadwalkan berlangsung selama 46 hari yang diselenggarakan oleh
streetfootballworld di Rio de Janeiro, mulai tanggal 5 Juni. Stadion akan tetap
digunakan untuk kebutuhan edukasi lokal, meski setelah turnamen berakhir.
·
"Siyakhona
Media Skills":
Bekerja sama dengan FIFA, proyek ini mendukung
pemimpin muda di 11 negara dengan program pelatihan kemampuan media menggunakan
produk Sony, yang juga memberikan kesempatan berbagi pesan visual mereka ke
dunia. Kedua proyek menghubungkan masyarakat yang membutuhkan dukungan dengan
komunitas global, melalui desain dan foto melalui situs portal “One Stadium”.
2. Nonton Bareng:
Selama periode turnamen, Sony akan bersama-sama
menyelenggarakan kegiatan nonton bareng bersama JICA (Japan International
Cooperation Agency) di Pantai Gading, salah satu perwakilan Afrika di turnamen
ini. Peralatan Sony akan digunakan untuk memproyeksikan pertandingan sepak bola
dalam hi-definition, dimana Sony juga akan menyediakan sistem catu daya sendiri
untuk mengalirkan daya ke area tanpa listrik, berdasarkan batere isi ulang tipe
olivine lithium-ion besi fosfat. Insinyur Sony juga akan memberikan dukungan
teknis di tempat. (Untuk keterangan lebih lanjut silakan merujuk ke pengunguman
keikutsertaan pada 28 Mei 2014). Laporan video dari proyek ini akan diunggah ke
portal "One Stadium".
Meninjau dari bebarapa kriteria penerapan
Corporate social responsibility (CSR )seharusnya perusahaan Sony lebih bijak
lagi dalam pemerataan Program Corporate
Social Responsibility (CSR).Penerapan Program Corporate Social Responsibility (CSR) Yang Ideal meliputi bentuk-bentuk tanggungjawab sosial yang ideal tentunya
bukan hanya muncul semata-mata untuk mencari nama baik sehingga bisa membangun
reputasi, namun justru sudah muncul sejak sebuah organisasi berdiri. Sehingga
turut pula tertuang dalam visi, misi dan tujuan organisasi. Sehingga pada
akhirnya aktivitas tanggung jawab sosial adalah bagian integral dari manajemen
stratejik. Dengan turut ambil bagian dalam isu sosial, maka organisasi
menunjukkan cerminan dari realitas organisasi yang peduli terhadap fenomena
sosial. Sebuah organisasi dalam menjalankan aktivitas tanggungjawab sosial,
sudah pasti akan melibatkan publiknya. Dengan demikian harmonisasi dari sebuah
hubungan yang dibina oleh organisasi memperoleh wujud nyata yang akan
memberikan manfaat bukan hanya bagi nama baik organiasi namun juga kepada
masyarakat secara luas. Keberhasilan organisasi dalam menjalankan tanggung
jawab sosial akan memberikan efek “domino” bagi organisasi lain, artinya ada
pengaruh yang positif yang
akan dipetik oleh organisasi lain untuk melakukan hal yang sama. Komitmen untuk
melakukan tanggung jawab sosial bukan semata-mata untuk investasi sebuah
organisasi, namun sudah merasuk pada nafas kehidupan dan keberlanjutan
organisasi. Untuk itu setidaknya terwujud setiap keputusan penting dan operasi
organisasi, sehingga menjadi bagian dari setiap jenjang dalam organisasi. Pada
akhirnya wacana tanggung jawab sosial akan menjadi pemikat bagi semua pihak
untuk mewujudkanya secara konkrit dalam tindakan nyata.
3.1.1.
Rekomendasi Corporate Social Responsibility (CSR)
Dalam rangka menciptakan Good Corporate Social Responsibility (CSR) harus memadukan empat prinsip good corporate
governance, yakni fairness, transparency, accountability dan
responsibility secara harmonis. Ditambah dengan harus menggabungkan kepentingan
shareholders dan stakeholders. Karenanya, Corporate Social Responsibility (CSR) tidak hanya fokus
pada hasil yang ingin dicapai. Melainkan pula pada proses untuk mencapai hasil
tersebut. Lima langkah di bawah ini bisa dijadikan panduan dalam merumuskan
program Corporate
Social
Responsibility (CSR):
1.
Engagement. Pendekatan
awal kepada masyarakat agar terjalin komunikasi dan relasi yang baik. Tahap ini
juga bisa berupa sosialisasi mengenai rencana pengembangan program Corporate Social Responsibility (CSR). Tujuan utama
langkah ini adalah terbangunnya pemahaman, penerimaan dan trust masyarakat yang
akan dijadikan sasaran Corporate
Social
Responsibility (CSR). Modal sosial bisa
dijadikan dasar untuk membangun ”kontrak sosial” antara masyarakat dengan
perusahaan dan pihak-pihak yang terlibat.
2.
Assessment.
Identifikasi masalah dan kebutuhan masyarakat yang akan dijadikan dasar dalam
merumuskan program. Tahapan ini bisa dilakukan bukan hanya berdasarkan
needs-based approach (aspirasi masyarakat), melainkan pula berpijak pada
rights-based approach (konvensi internasional atau standar normatif hak-hak
sosial masyarakat).
3.
Plan of action.
Merumuskan rencana aksi. Program yang akan diterapkan sebaiknya memerhatikan
aspirasi masyarakat (stakeholders) di satu pihak dan misi perusahaan termasuk
shareholders di lain pihak.
4.
Action and Facilitation.
Menerapkan program yang telah disepakati bersama. Program bisa dilakukan secara
mandiri oleh masyarakat atau organisasi lokal. Namun, bisa pula difasilitasi
oleh LSM dan pihak perusahaan. Monitoring, supervisi dan pendampingan merupakan
kunci keberhasilan implementasi program.
5.
Evaluation and
Termination or Reformation. Menilai sejauh mana keberhasilan pelaksanaan
program Corporate
Social
Responsibility (CSR) di lapangan. Bila
berdasarkan evaluasi, program akan diakhiri (termination) maka perlu adanya
semacam pengakhiran kontrak dan exit strategy antara pihak-pihak yang terlibat.
Misalnya, melaksanakan TOT Corporate
Social
Responsibility (CSR) melalui capacity
building terhadap masyarakat (stakeholders) yang akan melanjutkan program Corporate Social Responsibility (CSR) secara mandiri. Bila
ternyata program Corporate
Social
Responsibility (CSR) akan
dilanjutkan (reformation), maka perlu dirumuskan lessons learned bagi
pengembangan program Corporate
Social
Responsibility (CSR) berikutnya.
Kesepakatan baru bisa dirumuskan sepanjang diperlukan.
BAB IV
PENUTUP
4.1
Kesimpulan
Konteks tanggung jawab social (CSR) dalam hal ini ada kewajiban bertanggung
jawab atas perintah undang-undang, dan memperbaiki atau sebaliknya memberi
ganti rugi atas kerusakan apa pun yang telah ditimbulkan. Tanggung jawab
social berada pada ranah moral, sehingga posisinya tidak sama dengan hokum.
Moral dalam tanggung ajwab social lebih mengarah pada tindakan lahiriah yang
didasarkan sepenuhnya dari sikap batiniha, sikap inilah yang dikenal dengan
“moralitas” yaitu sikap dan perbuatan baik yang betul-betul tanpa pamrih.
Sedangkan tanggung jawab hokum lebih menekankan pada ksesuaian sikap lahiriah
dengan aturan, meskipun tindakan tersbeut secara obyektif tidak salah,
barangkali baik dan sesuai dengan pandanan moral, hokum, dan nilai-nilai budaya
masyarakat. Namun demikian kesesuaian saja tidak dapat dijadikan dasar untuk
menarik suatu kesimpulan karena tidak tahu motivasi atau maksud yang
mendasarinya.
Bila dikaitkan dengan teori tanggung jawab
sosial dengan aktivitas perusahaan, maka dapat dikatakan bahwa tanggung jawab
sosial lebih menekankan pada kepedulian perusahaan terhadap kepentingan stakeholders dalam
arti luas dari pada kepedulian perusahaan terhadap kepentingan perusahaan
belaka. [7] Dengan demikian konsep
tanggung jawab sosial lebih menekankan pada tanggung jawab perusahaan atas
tindakan dan kegiatan usahanya yang berdampak pada orang-orang tertentu,
masyarakat dan lingkungan di mana perusahaan- perusahaan melakukan aktivitas
usahanya sedemikian rupa, sehingga tidak berdampak negatif pada pihak-pihak
tertentu dalam masyarakat. Sedangkan secara positif hal ini mengandung makna
bahwa perusahaan harus menjalankan kegiatannya sedemikian rupa, sehingga dapat
mewujudkan masyarakat yang lebih baik dan sejahtera.
Kondisi Indonesia masih menghendaki adanya CSR sebagai suatu kewajiban
hukum. Kesadarna akan adanya CSR masih rendah, kondisinya yang terjadi adalah
belum adanya kesadaran moral yang cukup dan bahkan seringkali terjadi
suatu yang diatur saja masih ditabrak, apalagi kalau tidak diatur. Karena
ketaatan orang terhadap hukum masih sangat rendah. CSR lahir dari desakan
masyarakat atas perilaku perusahaan yang mengabaikan tanggung jawab sosial,
seperti : perusakan lingkungan, eksploitasi sumber daya alam, “ngemplang”
pajak, dan menindas buruh. Lalu, kebanyakan perusahaan juga cenderung membuat
jarak dengan masyarakat sekitar.
Jika situasi dan kondisi yang terjadi masih seperti tersebut di atas, maka
hukum harus berperan. Tanggung jawab perusahaan yang semula adalah tanggung
jawab non hukum (responsibility) akan berubah menjadi tanggung jawab
hukum (liability). Otomatis perusahaan yang tidak memenuhi
perundang-undangan dapat diberi sanksi.
BAB IV
PENUTUP
4.1.
Kesimpulan
Jadi Corporate
Social Responsibility (CSR) adalah suatu tuntutan pilihan yang tidak bisa
dihindarkan lagi karena suka tidak suka kegiatan Corporate
Social
Responsibility (CSR) harus dikerjakan
sebagai bentuk tanggung jawab terhadap shareholder (pemegang saham). Dan Corporate Social Responsibility (CSR) juga
suatu pilihan yang mana pilihan tersebut di landasi oleh kesadaran dari
perusahaan yang tidak hanya pada pemegang saham dan konsumen saja tetapi ia
juga harus memenuhi harapan para stakeholder (pemangku kepentingan) seperti
keluarga, karyawan, rekan bisnis, pemerintah dan masyarakat sekitar.
Selain itu program Corporate
Social
Responsibility (CSR) baru dapat menjadi
berkelanjutan apabila, program yang dibuat oleh suatu perusahaan benar-benar
merupakan komitmen bersama dari segenap unsur yang ada di dalam perusahaan itu
sendiri. Tentunya tanpa adanya komitmen dan dukungan dengan penuh antusias dari
karyawan akan menjadikan program-program tersebut bagaikan program penebusan
dosa dari pemegang saham belaka. Dengan melibatkan karyawan secara intensif,
maka nilai dari program-program tersebut akan memberikan arti tersendiri yang
sangat besar bagi perusahaan.
4.1. Saran
Dalam kolaborasi, penting adanya hubungan mutualisme manfaat. Perusahaan
tak dapat lagi berfokus pada keuntungan semata, tapi perlu mulai menciptakan
manfaat publik dan bisnis yang beretika. Di negara berkembang khususnya, karena banyaknya
penduduk, perusahaan harus menjalankan bisnis yang dapat memberikan manfaat
kepada publik. Biasanya pemerintah setempat menekankan pentingnya mengutamakan
kepentingan banyak orang. Akan tetapi perusahaan juga harus berhati-hati terhadap kolaborasi yang
berlebihan (overcollaboration). Di sini yang terjadi adalah kurangnya
akuntabilitas, yakni tidak Perusahaan-perusahaan tersebut terlalu gencar
membangun kolaborasi sehingga tidak efektif karena banyaknya biaya untuk
“berdiskusi” dan terlalu banyak masukan yang harus dipertimbangkan sehingga
memperlambat eksekusi program. Akibatnya perusahaan rugi.
Dalam kaitannya dengan kolaborasi, di sini hanya akan ditekankan pentingnya
komunitas dan mitra bisnis dalam mempertimbangkan Corporate Social Responsibility (CSR). Komunitas sangat penting di negara
berkembang yang berpenduduk banyak. Perusahaan dapat memanfaatkan jumlah
penduduk untuk mendukung bisnis mereka. Misalnya, perusahaan dapat memandang
komunitas sebagai konsumen dan “agen pemasaran” atau “pendongkrak citra perusahaan”.
Membina hubungan baik dengan komunitas dapat memenangkan simpati mereka dan
mereka akan menjadi pewarta kebaikan perusahaan di berbagai daerah tempat
mereka berinteraksi.
Membangun kemitraan bisnis dengan komunitas melalui aktivitas Corporate Social Responsibility (CSR) sangat penting. Aktivitas tersebut,
termasuk integrasi Corporate
Social
Responsibility (CSR) dalam prosedur sistem
operasi (SOP), program kegiatan, maupun kebijakan. Misalnya dalam hal perumusan
SOP, perusahaan yang bermaksud memberi pendidikan pada pemasok dapat memasukkan
kriteria pemasok yang dipilih ke dalam SOP-nya. Dalam proses perumusannya,
perusahaan dapat mengajak pemasok berdiksusi.
Dalam pembuatan dan pelaksanaan Corporate
Social
Responsibility (CSR), perusahaan tidak hanya perlu mengajak
komunitas, tapi juga perlu melibatkan pesaing dan mengajak mereka berdiskusi.
Misalnya, bila ada kebutuhan menyediakan fasilitas publik, seperti air, karena
pembangunan fasilitas itu bisa memakan biaya cukup tinggi, maka perusahaan
dapat mengajak pesaing bergotong-royong. Sebab, jika tidak ada air bersih
kesehatan masyarakat dapat terganggu, yang akhirnya dapat mengganggu kelancaran
operasi perusahaan.
Jadi, perusahaan harus mampu menerjemahkan tujuan bisnis dalam konteks
komunitas, dan menyesuaikan praktik bisnisnya dengan nilai-nilai personal para
karyawan. Perusahaan yang peduli pada komunitas tidak hanya ingin memberi
kontribusi positif pada komunitas, tetapi juga melibatkan seluruh karyawan
dalam kontribusi tersebut.
DAFTAR PUSTAKA
Suprapto, Siti Adipringadi Adiwoso, 2006, Pola Tanggung Jawab
Sosial Perusahaan Lokal di Jakarta, Galang vol. 1 No. 2, Januari 2006.
Gurvy Kavei dalam Teguh, Tanggung Jawab Sosial Harus Dilakukan,
makalah pada seminar “Corporate Social Responsibility”: Integrating Social
Acpect iinto The Business, Yogyajarta, 2006.
John Elkington, Cannibals with Forks,The Triple Bottom Line of
Twentieth Century Business, dikutip dari Teguh Sri Pembudi, CSR, Sebuah
Keharusan dalam Investasi Sosial, Pusat Penyuluhan Sosial (PUSENSOS) Departemen
Sosial RI, Jakarta, La Tofi Enterprise, 2005, h. 19.
Pascal 74 ayat (3) UUPT yang menyatakan “perseroan yang tidak melaknakan
kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan.
Roscoe Pound dalam Mas Soebagio dan Slamet Supriatna, Dasar-Dasar
Filsafat, Suatu Pengantar ke Filsafat Hukum, Akademika Presindo, Jakarta,
1992, h. 68.
Sonny A . Keraf, Etika BIsnis : Tuntutan dan Relevansinya, Yogyakarta,
Kanisius, 1998, h. 122-127.
Penjelasan Pasal 15 huruf b Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal.
Pernyataan Ketua Panitia Khusus UU PT Akil Mochtar .
Mochtar Kusumaatmadja, Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum
Nasional, Binacipta, Bandung, h. 14.
